Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.000 Sekolah pada 2026

Demak, Jawa Tengah. Pemerintah menegaskan langkah besar di sektor pendidikan pada 2026 melalui target revitalisasi 71.000 sekolah di berbagai jenjang. Target ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rangkaian agenda kerja kementerian, sebagai upaya mempercepat perbaikan kualitas layanan belajar terutama dari sisi sarana-prasarana yang selama ini menjadi keluhan banyak sekolah di daerah.

Dalam skema pendanaan awal, pemerintah menyiapkan lebih dari Rp14 triliun untuk revitalisasi 11.000 sekolah melalui APBN 2026. Namun setelah pembahasan lanjutan, jumlah sekolah yang disentuh program ini diperluas, karena Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penambahan hingga 60.000 sekolah. Dengan kalkulasi tersebut, total target 2026 diproyeksikan mencapai 71.000 satuan pendidikan.

Fokus utama revitalisasi tetap diarahkan pada pembangunan dan perbaikan fisik gedung sekolah. Pemerintah menilai kebutuhan intervensi infrastruktur masih sangat besar. Secara nasional, pemerintah mencatat masih ada lebih dari 100.000 sekolah yang membutuhkan penanganan, sehingga program revitalisasi pada 2026 diposisikan sebagai akselerasi setelah beberapa tahun pembangunan sekolah dinilai belum masif.

Target yang agresif ini juga merupakan kelanjutan dari program 2025. Pada 2025, revitalisasi menyasar sekitar 16 ribu sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. Meski program berjalan, pemerintah mengakui proses lapangan tidak selalu mulus, sehingga aspek pengawasan, kecepatan pengerjaan, dan kualitas hasil revitalisasi menjadi pekerjaan rumah yang ikut dibawa ke desain pelaksanaan 2026.

Gambaran tantangan implementasi terlihat dari paparan pelaksanaan di Sumatra Utara. Dalam acara peresmian revitalisasi satuan pendidikan di Medan, Abdul Mu’ti menyebut alokasi untuk Sumatra Utara mencapai sekitar Rp852,49 miliar yang dialirkan ke 897 sekolah lintas jenjang, dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk SLB dan PKBM. Namun ia juga menyampaikan bahwa progres penyelesaian penuh pada konteks tersebut belum seragam, dengan porsi yang benar-benar rampung disebut masih sekitar 39 persen pada saat laporan itu disampaikan.

Pemerintah menargetkan penyelesaian proyek yang masih berjalan dapat dirampungkan pada akhir Januari 2026, sehingga hasil revitalisasi bisa mulai dirasakan pada Februari 2026 untuk mendukung proses belajar yang lebih layak. Pernyataan ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah ingin mendorong proyek infrastruktur pendidikan tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar bisa dipakai dan berdampak pada kualitas pembelajaran.

Di luar perbaikan fisik, pemerintah juga mengaitkan revitalisasi dengan agenda digitalisasi pembelajaran. Kemendikdasmen menyampaikan distribusi perangkat panel interaktif untuk menunjang proses belajar, sementara dalam rilis terpisah disebut penyaluran panel interaktif digital juga dilakukan dalam jumlah besar, meski masih ada unit yang belum terkirim pada saat pelaporan. Tujuannya adalah memperkuat kualitas pembelajaran dan mendorong praktik mengajar yang lebih variatif di kelas.

Contoh pelaksanaan revitalisasi juga muncul di level daerah. Pada 12 Januari 2026, Kemendikdasmen mengumumkan agenda peresmian hasil revitalisasi 24 satuan pendidikan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sekaligus peresmian SMA Negeri 11 Tasikmalaya sebagai unit sekolah baru. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan bangunan lama, tetapi juga dapat beriringan dengan penambahan kapasitas sekolah baru di daerah yang membutuhkan.

Seiring besarnya skala program, pemerintah juga memberi perhatian pada risiko non-teknis, terutama penyalahgunaan nama program untuk penipuan. Kemendikdasmen merilis peringatan resmi terkait beredarnya dokumen pengadaan barang dan jasa yang mengatasnamakan program digitalisasi pembelajaran (termasuk IFP) dan revitalisasi satuan pendidikan. Kementerian menegaskan dokumen semacam itu bukan berasal dari mekanisme resmi, dan masyarakat diminta hanya merujuk kanal pemerintah yang valid.

Dalam peringatan yang sama, Kemendikdasmen meminta satuan pendidikan, pemda, serta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi pengadaan yang tidak bersumber dari saluran resmi, serta mendorong klarifikasi bila menemukan indikasi mencurigakan. Imbauan ini penting karena program berskala nasional biasanya melibatkan banyak pihak, dari sekolah, dinas, hingga penyedia, sehingga celah disinformasi dan penipuan bisa muncul bila literasi prosedur pengadaan tidak merata.

Dengan target 71.000 sekolah pada 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan prioritas berjalan tepat sasaran. Pemerintah ingin perbaikan bangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi fondasi pembelajaran yang aman, inklusif, dan siap mendukung transformasi digital. Kunci keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh ketepatan data sekolah rusak, disiplin kualitas konstruksi, transparansi pengadaan, dan kemampuan daerah menjaga hasil revitalisasi agar tidak kembali rusak dalam waktu singkat.